Konvensi Stockholm

adalah perjanjian internasional pertama yang difokuskan pada perlindungan lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan kimia beracun. Pada tahun 2001, konvensi diadopsi dan mulai berlaku pada tahun 2004. Saat ini lebih dari 152 negara penandatangan dan 179 pihak yang berpartisipasi. Konvensi awalnya mengidentifikasi 12 bahan kimia untuk penghapusan dan pengurangan dengan mekanisme untuk menambahkan lebih banyak bahan kimia.

Sebagai salah satu negara para pihak Konvensi Stockholm yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten).

Konvensi mewajibkan negara-negara untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari POPs dengan beberapa langkah sebagai berikut:

  • Menghilangkan produksi dan penggunaan (Lampiran A bahan kimia). Sebagian besar POPs yang terdaftar ditargetkan untuk eliminasi. Terdapat beberapa pengecualian seperti produksi PCBs yang telah dilarang namun penggunaannya dalam peralatan yang ada diperbolehkan hingga tahun 2025.
  • Membatasi produksi dan penggunaan (Lampiran B bahan kimia). Konvensi memungkinkan penggunaan POPs tertentu secara terbatas dan terkendali. sementara alternatif juga mencari. Untuk contoh DDT digunakan untuk mengontrol malaria diperbolehkan.
  • Mengurangi produksi yang tidak dikehendaki dengan tujuan eliminasi (Lampiran C bahan kimia). Konvensi ini mempromosikan penggunaan cara terbaik yang tersedia untuk mencegah pelepasan dioksin dan furan dari sumber utama ke lingkungan.
  • Memastikan limbah yang mengandung POPs dikelola dengan aman dan cara yang ramah lingkungan.

Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi disebut partisipan. Semua pihak atau partisipan yang menyetujui Konvensi diwajibkan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan kewajiban mereka. Rencana tersebut harus disampaikan kepada Conference of Parties (COP) dalam waktu dua tahun dimulai sejak Konvensi ini berlaku untuk negara-negara partisipan. Kewajiban dan komitmen formal ini juga harus tercermin dalam hukum nasional.

Setiap negara partisipan juga berkewajiban untuk memastikan para pembuat kebijakan dan keputusan memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan POPs dan informasi yang dibuat tersedia untuk umum. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat termasuk informasi tentang efek kesehatan, dan lingkungan harus diselenggarakan oleh semua pemerintah dan pekerja, ilmuwan, tenaga teknis dan manajerial harus dilatih dalam penanganan yang aman, pembuangan, dan pengelolaan ramah lingkungan.

Penelitian, Pengembangan dan Pemantauan juga diwajibkan untuk dilakukan oleh negara partisipan. Hal ini termasuk mengembangkan pemahaman tentang:

  • Sumber POP dan pelepasan lingkungan di negara masing-masing;
  • Tingkat POPs pada manusia dan lingkungan hidup; dan
  • Dampak sosial-ekonomi dan budaya dari adanya POPs.

Conference of Parties (COP) bertemu tiap dua tahun untuk meninjau Konvensi dan diputuskan penambahan bahan kimia baru.

Struktur Kimia POPs